NUSANTARAMEDIA.CO.ID, - Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (P2NAPAS) resmi menyerahkan pemberitahuan legalitas dan domisili organisasi yang beralamat di Jalan Adam Malik Jarau Buntak Nomor 105, Lubuk Sikaping.
Berkas langsung diserahkan Sekjen DPP P2NAPAS, Darlinsah, SH kepada Kabid Poldagri dan Ormas Kesbangpol Pemkab Pasaman, Mayonis, didampingi kasi Hubungi Antar Lembaga Kesbangpol Kabupaten, Ali Maksal di Kantor Kesbangpol Pemkab Pasaman, Kamis (3/11/22).
Kabid Poldagri dan Ormas Kesbangpol Pemkab Pasaman, Mayonis, mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada P2NAPAS telah menyampaikan pemberitahuan keberadaan organisasi.
"Kita berharap kepada P2NAPAS mendukung pemerintah untuk lebih baik dan bermartabat," kata Mayonis.
Sementara Sekjen Darlinsah, juga mengucapkan terimakasih kepada Kesbangpol Pemkab Pasaman yang telah menyambut dengan baik.
"Sesuai niat, tugas dan tanggungjawab kita harus turut serta mengontrol dan mendukung jalannya roda pemerintahan dalam menyukseskan pembangunan baik daerah maupun secara nasional," katanya.
Lebih jauh Ia sampaikan, setelah melalui proses yang panjang saat ini P2NAPAS sudah memiliki 400 anggota, dan akan terus bertambah, baik ditingkat desa/nagari, kecamatan, kabupaten, hingga disetiap provinsi se Indonesia.
Dalam waktu dekat P2NAPAS akan melakukan deklarasi besar - besaran dengan mengundang Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Mendagri, Ketua KPK, Kapolri, Kajagung, hingga pejabat penting lainnya baik ditingkat pusat, provinsi hingga kabupaten.
"Kita komitmen mendukung jalannya roda pemerintahan untuk Indonesia Maju. Bagi yang punya satu visi dengan P2NAPAS bisa mendaftarkan diri untuk bergabung ke Sekretariat, atau via email dppp2napas@gmail.com, Hp: 0813-7457-1426, 0822-8338-5678," terangnya.
Sementara Ketum P2NAPAS, Ahmad Husein berharap baik itu Pemkab Pasaman, Pemprov Sumbar maupun Pemerintah Pusat kedepan agar lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
"Kita mendorong pemerintah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar bisa dilihat bersama mana pembangunan yang harusnya diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah," harapnya.