Nusantara Media.Co.Id - Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Syamsul Bahri menilai, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) belum serius dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

Bahkan hal tersebut mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, (7/11) lalu.

“Sorotan yang diberikan Mendagri Tito menandakan ketidakseriusan Pemprov untuk menekan inflasi daerah. Untuk Pemprov diminta segera berbenah. Jangan sampai berdampak buruk terhadap perekonomian daerah,” katanya di Padang, Selasa (8/11).

Syamsul Bahri yang merupakan politisi PDIP tersebut juga mengungkapkan, pada 2021 terdapat sisa alokasi anggaran (Silpa) sebesar Rp483 miliar dalam pengelolaan keuangan daerah Pemprov Sumbar. Sedangkan pada 2022, Silpa diperkirakan meningkat. Hal itu merujuk pada hasil evaluasi serapan anggaran Sumbar yang hingga saat ini masih 59 persen.

Sekarang telah memasuki November, efektivitas kinerja hanya tinggal satu bulan. Untuk itu, ia mengharapkan OPD Pemprov Sumbar bekerja serius dan tidak berleha-leha dalam menjalankan program, dengan harapan perputaran ekonomi daerah bisa berjalan optimal hingga akhir tahun.

Dia mengatakan, Silpa yang besar menandakan tidak optimalnya Pemprov dalam mengelola anggaran, indikator tersebut mempengaruhi presentase peningkatan inflasi. Jika pengelolaan keuangan daerah tidak maksimal, tidak hanya inflasi yang akan naik, namun juga kemiskinan.

“Dari kondisi yang ada ini, wajar saja Mendagri memberikan sorotan monohok kepada Pemprov Sumbar,” katanya.

Menurutnya, jika serapan anggaran daerah rendah, Sumbar bisa terancam dalam pengurangan alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pemerintah pusat,” katanya.

Untuk diketahui pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kemendagri, tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau data per Oktober 2021 ke Oktober 2022 di Sumbar, mencapai 7,87 persen

Dia meminta Pemprov harus lebih serius bekerja untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, dengan komitmen yang tertuang dalam program unggulan (Progul). Diantaranya, memajukan sektor pertanian dengan alokasi 10 persen dari total APBD hingga mencetak 100.000 entrepreneur. “Jangan hanya lips servis semata, fokuslah merealisasikan progul dengan maksimal,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis menanggapi sorotan Mendagri terkait inflasi Sumbar yang cukup tinggi pada Oktober 2022

Di dapil Kabupaten Limapuluh Kota, saya berusaha dari kegiatan-kegiatan saya turun di tengah masyarakat. Sebenarnya jika dilihat dari sisi masyarakat, harga naik memang lebih menguntungkan petani, namun dari segi pemerintah inflasi tinggi tentu mengurangi daya beli masyarakat,” katanya.