Pasaman, NM.co.id Untuk ke 10 kalinya secara berturut --sejak 2013 lalu, Pemerintah Kabupaten Pasaman kembali terima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Penghargaan atas prestasi Pengelolaan Keuangan tersebut, diterima Bupati Pasaman H. Benny Utama dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus SE., MM., AK., CPA., CSFA., di Hall Lt. III Kantor BPK Sumbar jalan Kh. Sulaiman, Padang, Rabu (17/5).

Sekadar diketahui, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Penghargaan diraih atas keberhasilan memperolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bupati Benny Utama saat ditanyai wartawan menyebutkan bahwa, predikat opini WTP yang diraih Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Atas capaian ini, H. Benny mengapresiasi seluruh Kepala OPD beserta jajarannya, karena berkat kerja keras semua pihak, Pemkab Pasaman berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2013 lalu hingga 2023 ini.

"Alhamdulillah, kita syukuri capaian ini. Ke depan kita Haris pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntansi pemerintah dan pelaporan keuangan daerah," ungkap Bupati Benny Utama.

Dikatakan H. Benny, untuk mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Dan Terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Terakhir, bupati kaya pengalaman ini menyebutkan, capaian WTP kali kesepuluh, semakin menambah keyakinan bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

"Insyaallah kita akan terus berupaya meluncurkan program-program yang berpihak kepada rakyat, lanjutan dari Program Pendidikan dan Berobat Gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman," tekad Benny Utama.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus, mangatakan dalam sambutannya bahwa pola pemeriksaan mengacu pada kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kita berharap pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan terus membaik ke depannya," sebut Arif Agus.

Sekredaris Daerah Kabupaten Pasaman, H. Mara Ondak, MSi yang dihubungi awak media, mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih Pemkab Pasaman secara kontinyu dan berkelanjutan ini.

"Saya berharap seluruh Kepala OPD Pemkab Pasaman selaku pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, semakin meningkatkan kinerjanya dan terus mengembangkan iklim keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dikatakan 'Jendral Pegawai' Pemkab Pasaman itu, tidak ada pilihan bagi ASN, bekerja di saat sekarang harus sungguh-sungguh dengan peinsip dasar melayani.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Kepala Inspektorat Pasaman, Teguh Supriyanto dan Amdarisman yang mendampingi Bupati Benny Utama di BPK saat itu, mengungkapkan pula bahwa opini WTP ke 10 yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, adalah hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022.

"Memang belum sempurna, namun terus menunjukan ke arah yang lebih baik, sesuai arahan yang terus diingatkan Bapak Bupati," ujar Teguh dan Amdaraisman senada