Padang - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Air Bangis di kantor Gubernur Sumatera Barat telah memasuki hari ke-4, akan tetapi sepertinya belum ada jawaban yang diterima oleh warga terkait tuntutan yang mereka ajukan dalam aksi tersebut.

Salah satu isi tuntutan warga adalah agar mereka dibebaskan untuk menjual TBS kelapa sawit yang mereka panen kepada pembeli yang mau membeli dengan harga pasar yang wajar, dimana mereka selama ini diwajibkan untuk menjual hanya kepada Koperasi KSU HTR Air Bangis Semesta.

Hal ini dianggap janggal oleh Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batubara, dia menyatakan bahwa seharusnya Koperasi KSU HTR Air Bangis Semesta juga dilarang untuk membeli dan menjual TBS kelapa sawit di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai hutan oleh pemerintah.

“Bukankah Permen Kehutanan No.62/2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis yang memungkinkan tanaman kelapa sawit ditanam dalam area hutan tanaman industri telah resmi dicabut pada tanggal 26 September 2011? Tapi mengapa pemerintah tetap menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Kepada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada Koperasi KSU HTR Air Bangis Semesta pada tahun 2014, atau lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah hal ini dilarang? Ini janggal dan patut dipertanyakan” ujarnya.

Ketua Umum LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (P2NAPAS) itu juga menegaskan “Apabila Koperasi KSU HTR Air Bangis Semesta membeli TBS sawit di kawasan hutan tersebut yang mana menurut undang-undang dilarang, maka koperasi tersebut patut dipertanyakan. Kalau memang warga yang sudah berkebun di kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan tersebut dilarang menjual hasil panen sawit mereka ke pihak lain, harusnya menjual ke koperasi itu pun harus dilarang juga! Masa barang yang menurut undang-undang dilarang dan patut diduga ilegal namun bisa menjadi legal kalau dijual ke koperasi, ini kan lucu logikanya, harusnya jika suatu barang itu ilegal maka kemana pun dijual itu akan tetap menjadi barang yang ilegal.” tegas Ahmad Husein.

"Marilah kita duduk bersama untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan ini, kasihan anak-anak dan orang tua yang juga saudara kita itu terpaksa harus jauh-jauh berjuang menyuarakan jeritan mereka karena merasa sumber kehidupan keluarga mereka terancam." himbau Ahmad Husein.

"Patut diduga pemberian izin kepada Koperasi KSU HTR Air Bangis ini ada kesalahan prosedural dan melawan hukum, dengan tidak dilakukan pengawasan pelaksanaan hasil hutan rakyat yang boleh diterima koperasi tersebut sesuai UU Kehutanan, kalau ini diluruskan maka masyarakat yang sudah terlanjur menanam sawit masih dapat dilindungi sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja yang baru dan aturan turunannya." ujar Ketua Umum P2NAPAS itu menambahkan.

Sebelumnya juga telah di beritakan, P2NAPAS Desak Jokowi Tuntaskan Masalah Rakyat di Hutan Rakyat.

Terkait penerbitan izin ini, sewaktu dikonfirmasi via chat whatsapp kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Perizinan dan Pemetaan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan tanggapan namun sampai berita ini disusun masih belum ada tanggapannya.