JAKARTA, Nusantaramedia.co.id - Pada audit tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan program bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Total temuan mencapai Rp350 miliar lebih yang meliputi aspek penetapan dan penyaluran bansos Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Salah satu item persoalan yang ditemukan BPK terkait proses penetapan dan penyaluran KPM BLT Minyak Goreng dan BLT BBM terdapat penetapan 14.456 KPM BLT Minyak Goreng yang terindikasi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan realisasi dana sebesar Rp4.138.200.000. Pemeriksaan terhadap proses penetapan KPM dengan melakukan pemadanan data KPM pada data salur BLT Minyak Goreng dengan data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) diketahui terdapat 14.456 KPM BLT Minyak Goreng terindikasi merupakan ASN, dengan status berhasil salur sebanyak 12.703 KPM, gagal salur sebanyak 662 KPM dan belum ada keterangan sebanyak 1.091 KPM. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik pada 27 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara diketahui bahwa terdapat penyaluran BLT Minyak Goreng kepada 889 KPM dengan realisasi bantuan berhasil salur sebesar Rp266.700.000, gagal salur kepada 44 KPM sebesar Rp13.200.000, dan belum ada keterangan status penyaluran atas 58 KPM sebesar Rp17.400.000. Hasil konfirmasi kepada KPM maupun surat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah uji petik, diperoleh hasil bahwa terdapat 234 KPM yang merupakan ASN dengan rincian 230 KPM ASN telah menerima bantuan BLT Minyak Goreng dan belum ada keterangan status penyaluran atas 4 KPM ASN, dengan nilai total seluruh bantuan sosial sebesar Rp70.200.000. Selanjutnya BPK juga menemukan penetapan KPM BLT BBM yang terindikasi merupakan ASN dengan realisasi dana sebesar Rp3.883.800.000. Pemeriksaan terhadap proses penetapan KPM dengan melakukan pemadanan data KPM pada data salur BLT BBM dengan data data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) diketahui terdapat 12.946 KPM BLT BBM dengan realisasi dana sebesar Rp3.883.800.000 terindikasi merupakan ASN. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui telah terdapat penyaluran BLT BBM yang berhasil salur kepada 11.667 KPM dan belum ada keterangan status salur atas 1.279 KPM. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik di 27 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara diketahui terdapat penyaluran BLT BBM kepada 813 KPM dengan realisasi bantuan sebesar Rp243.900.000 dan belum ada keterangan penyaluran atas 79 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp23.700.000. Hasil konfirmasi kepada KPM maupun melalui surat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah uji petik diperoleh hasil bahwa terdapat 223 KPM yang merupakan ASN dengan total realisasi bantuan sosial sebesar Rp66.900.000. Dari 223 KPM ASN tersebut, sebanyak 216 KPM ASN telah menerima bantuan BLT BBM sedangkan 7 KPM ASN belum ada keterangan status penyaluran. (Darlinsah)