Nusantaramedia.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsy, tidak menampik bahwa pihaknya telah membahas rencana power sharing dalam kerangka koalisi pemerintahan bersama dengan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pernyataan ini disampaikan oleh Aboe usai pertemuan perdana Koalisi Perubahan yang mendukung pasangan calon presiden Anies Baswedan, yang berlangsung di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS pada Selasa (12/09)/2023).Aboe menjelaskan bahwa power sharing merupakan hal yang wajar dalam dunia politik, dan tidak dapat dihindari dalam kerangka koalisi. Beliau menyatakan,

Nusantaramedia.co.id - Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin (56), telah menyelesaikan pemeriksaannya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Cak Imin memberikan keterangan mengenai semua yang dia ketahui terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem protektor di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah tersebut. pada Kamis (07/09/2023). "Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, namun saya semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi," kata Cak Imin dalam pernyataannya. Cak Imin, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Wakil Ketua DPR dan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, berharap bahwa keterangannya dapat membantu KPK untuk menuntaskan penyelidikan kasus korupsi di Kemnaker yang terjadi pada tahun 2012, saat dia menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Kasus ini berkaitan dengan program perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dalam pengakuannya, Cak Imin juga mengungkapkan bahwa KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut, meskipun identitas mereka belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Hal ini menciptakan ekspektasi bahwa langkah-langkah hukum lebih lanjut akan segera diambil oleh KPK untuk mengusut kasus tersebut. "Saya ucapkan terima kasih ke KPK yang terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus korupsi, dan kita semua mendukung upaya tersebut," ucap Cak Imin dengan pakaian kemeja putih yang ia kenakan saat tiba di KPK. Dalam pemeriksaannya, Cak Imin diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dan juga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menjabat dari tahun 2009 hingga 2014. Meskipun KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, lembaga tersebut belum merilis secara resmi identitas para tersangka atau konstruksi kasusnya. Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya, penyidik akan terus menggali informasi dan pengetahuan dari saksi-saksi terkait duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi ini. Hal ini diharapkan akan membantu KPK untuk merinci konstruksi perkaranya dan memajukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara identitas tiga tersangka belum diumumkan secara resmi, masyarakat dan pihak berwenang akan menunggu perkembangan selanjutnya dari penyelidikan kasus korupsi di Kemnaker yang melibatkan Cak Imin. (Efrian Pratama)

Nusantaramedia.co.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumkan keputusan menarik diri dari koalisi yang telah dibangun selama setahun terakhir bersama Partai Gerindra. Keputusan ini disampaikan oleh politisi PKB, Abdul Rohim, dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Trijaya FM. Sabtu (02/09/2023). Menurut Abdul Rohim, keputusan ini tidak disebabkan oleh kekecewaan, tetapi lebih karena ketidakpastian terkait pencalonan Gus Muhaimin sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024. Abdul Rohim menjelaskan, "Mungkin kalimatnya bukan kecewa, tapi karena sampai setahun proses itu berjalan belum ada kepastian bahwa Gus Muhaimin menjadi cawapres. Dan kita juga desakan dari para kader, dari pengurus di berbagai daerah agar Gus Muhaimin dipastikan maju karena ini kan waktunya semakin mepet." Ia juga menambahkan bahwa faktor desakan dari kader PKB dan keterbatasan waktu yang semakin mendekati Pemilu 2024 menjadi alasan utama di balik keputusan ini. Seiring dengan perubahan dinamika politik, PKB merasa perlu mengambil langkah strategis lebih cepat untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2024. Sebelumnya, PKB menerima pinangan dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menjadi salah satu pemicu perubahan arah politik ini. Abdul Rohim mengungkapkan, perubahan tersebut bermula dari perubahan nama koalisi. "Di KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) kita sudah menjalin kerja sama selama setahun lebih. Setahun lebih, dan kemarin ketika bertepatan dengan Harlah PAN di situ ada perubahan nama koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju," katanya. Perubahan nama koalisi ini mempengaruhi pandangan PKB terhadap kesepakatan sebelumnya. Abdul Rohim menjelaskan, "Dan di situ, PKB hanya diberitahu, ketika ada perubahan itu maka poin-poin yang disepakati dalam KKIR secara otomatis tidak berlaku lagi." Hal ini berarti bahwa KKIR, sebagai kesepakatan sebelumnya, secara otomatis dinyatakan bubar. Abdul Rohim menyatakan bahwa PKB kemudian mengambil langkah-langkah politik yang lebih strategis, dan tawaran dari Partai NasDem yang datang dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menghadapi Pemilu 2024. Dengan keputusan ini, PKB akan menjalani dinamika politik yang berbeda dalam perjalanan menuju Pemilu 2024. (Efrian  Pratama)