BPK - Nusantara Media

# BPK

Empat Paket Proyek Dinas PUPR Padang Pariaman Rp25 Miliar Diduga Kurang Volume dan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak

Hukum & Kriminal

17 Mei 2024

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2021 mengungkap sejumlah persoalan pada empat paket proyek kontruksi bernilai Rp25 miliar lebih. Mulai dari kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi mencapai ratusan juta rupiah.

P2NAPAS Pertanyakan Kekurangan Volume Dua Pekerjaan DAK Dinas PUPR Padang Pariaman Sebesar Rp475.350.964,99

Nusantara

15 Mei 2024

Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas Aman (LSM P2NAPAS) mempertanyakan kekurangan volume atas dua paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman. Kekurangan volume ini diduga merugikan negara sebesar Rp475.350.964,99.

Tabrl Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas yang pelaksanaannya tidak sesuai SPJ dan Tidak Dilaksanakan

BPK Ungkap Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPD Pemprov Bengkulu Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp5.494.861.537

Hukum & Kriminal

11 Mei 2024

Badan Pemeriksa Keungan republik Indonesia Perwakilan Bengkulu Ungkap Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPD Pemprov Bengkulu Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp5.494.861.537,00. hal tersebut diketahui dari LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TA. 2022 Nomor : 25.A/LHP/XVIII.BKL/05/2023 Tanggal : 12 Mei 2023.

Saksi di Sidang SYL Ungkap Auditor BPK Minta Uang Untuk Mendapatkan WTP, Ini Respon BPK

Nasional

11 Mei 2024

Terkait pemberitaan di media massa tentang persidangan perkara dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat Mantan Menteri Pertanian SYL, yang menyebut bahwa oknum auditor BPK meminta uang untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Menanggapi hal tersebut BPK menyampaikan bahwa BPK tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK.

Terungkapkan BPK Temukan Biaya Perjalanan Dinas di DPRD Kabupaten Solok Tidak Sesuai Ketentuan Rp5,6 Miliar

Hukum & Kriminal

29 Des 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan mengejutkan dalam auditnya terhadap perjalanan dinas DPRD Kabupaten Solok tahun 2022. Ditemukan bahwa pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas senilai Rp5,6 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (5/12).

Serahkan IHPS Kepada DPR, Ketua BPK Ungkap Sejumlah Temuan dan Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp18,19 Triliun

Nasional

05 Des 2023

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (5/12).